Seputar Masalah Tenaga Kerja Outsourcing di Indonesia

Akhir-akhir ini di bundaran HI Jakarta Pusat marak dengan aksi demo yang dilakukan para buruh yang meminta pemerintah mencabut ketentuan masalah pelaksanaan outsourcing di Indonesia. Bahkan aksi ini disambut aksi serupa di beberapa wilayah di Indonesia. Ada apa dengan masalah outsourcing ini?

Perdebatan panjang tentang  outsourcing sebenarnya sudah lama terjadi, bahkan saat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih berbentuk rancangan atau draf.

Banyak orang tidak memahami apa yang menjadi akar permasalahan outsourcing ini. Sehingga aksi-aksi demo buruh yang sekarang terjadi sangat rawan sekali untuk ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab. Untuk memahami permasalahan ini maka ada baiknya kita perlu mengetahui jenis atau macam dari outsourcing ini.

Adapun jenis outsourcing itu ada dua jenis:

pertama, outsourcing pemborongan pekerjaan, yaitu kegiatan pemborongan pekerjaan tertentu kepada perusahaan yang lebih profesional

kedua, pengerahan tenaga kerja melalui jasa pengerah tenaga kerja

Contoh kegiatan pemborongan pekerjaan adalah perusahaan pabrik minuman memborongkan pekerjaan khusus untuk packagingnya atau bottling nya ke perusahaan spesialis bottling. Jenis outsourcing ini  sudah eksis sejak lama  tanpa ada masalah. Sedangkan pengerahan tenaga kerja melalui jasa pengerah tenaga kerja, perusahaan mendistribusikan pekerja kepada perusahaan yang membutuhkan, dan bentuk outsourcing inilah yang banyak menjadi polemik. Karena buruh dianggap atau disamakan dengan barang komuditas yang bisa diperjualbelikan.

Untuk itu persoalan outsourcing di Indonesia membutuhkan alternatif solusi yang tepat. Solusi yang baik adalah solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak, baik pihak perusahaan selaku penyedia pekerjaan maupun pihak pekerja itu sendiri

Selain masih menemui kendala terkait ketentuan pesangon baik untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun untuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), ternyata masalah outsourcing juga terkendala persoalan diskriminasi antara karyawan outsourcing dengan karyawan yang langsung PKWT dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

Melihat fenomena ini, maka perlu  agar ada kebijakan bersama antara pihak pelaksana outsourcing dan perusahaan pemberi pekerjaan untuk memberikan cadangan pesangon kepada karyawan PKWT maupun PKWTT. Namun, pada faktanya hingga saat ini belum ada aturan atau ketentuan terkait petunjuk tertulis (Juklis) yang lebih jelas tentang siapa yang bertanggung jawab untuk membayar biaya pesangon tersebut.

Beberapa point penting terkait permasalahan outsourcing, yang perlu dicermati, adalah sebagai berikut:

Pertama,
pemerintah harus melakukan pengawasan dan menetapkan standar regulasi di tingkat pusat dan daerah.

Kedua,
pengusaha atau industri diharap dapat menentukan core dan non core serta membuat skema hubungan kerjasama yang melindungi hak pekerja atau buruh, artunya perusahaan seharusnya menetapkan outsourcing bukan untuk cost reduction tetapi semangat untuk fokus pada bisnis dan produktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Ketiga,
perusahaan outsourcing harus profesional dan taat hukum sehingga dapat menjadi mitra usaha yang dapat diandalkan berdasarkan kompetensi dan produktifitasnya.

Keempat,
pekerja atau buruh harus meningkatkan kompetensinya agar mampu bersaing di tengah era yang kompetitif sehingga akan dicari perusahaan dan mempunyai daya saing.

Merujuk Putusan MK Putusan MK No. 27 Tahun 2011 mengenai pengujian Pasal 59, 64, 65 dan 66 UU No13/2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 45, dijelaskan bahwa praktik outsourcing sudah ditetapkan melalui beberapa pasal tersebut, menyebabkan para pekerja PKWT atau outsourcing kehilangan jaminan atas pekerja atau buruh, kehilangan hak-hak dan jaminan kerja yang dinikmati oleh pekerja tetap serta kehilangan hak-hak yang seharusnya diterima pekerja sesuai dengan masa kerja pegawai karena ketidakjelasan penghitunganya.

Artinya, MK memutuskan setiap pekerja outsourcing harus mendapatkan hak yang sama dengan pekerja non outsourcing. Untuk itu perusahaan outsourcing harus memperhitungkan masa kerja yang ada sebagai acuan untuk menentukan upah dan hak-hak lainnya di perusahaan outsourcing yang bersangkutan, termasuk terjadi hal pengalihan kepada perusahaan penerima pekerjaan yang lain.

Pada intinya perlu dipikirkan bahwa upah buruh outsourcing seharusnya dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan upah buruh tetap karena buruh outsourcing cenderung buruh kontrak yang tidak memiliki akses untuk mendapat pesangon, mereka dikontrak secara terus-menerus, tidak dicakup dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dan tidak memiliki kepastian kerja. Untuk itu pemerintah di harapkan tampil memberikan keadilan dengan memberikan perlindungan tambahan terhadap mereka yang berada dalam posisi lemah ini.

 

Advertisement

Online Chat

comes_onweb

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Your IP: 54.205.253.132

Contact

CORRESPONDENCE
Alamanda Tower lt 17 AB,
Thamrin Residences,
Jl. Thamrin Boulevard
Jakarta 10340

CALL :
TEL / FAX:  (021)7522698

CONTACT :
Email : ahoesodo@gmail.com
YM : ahoesodo@yahoo.com

Maaf, tidak melayani konsultasi hukum online